Guru Besar UIN Saizu Bahas Relevansi Fikih Politik Islam di AICIS+ 2026

CIREBON, UINSAIZU.AC.ID – Guru Besar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto, Prof. Bani Syarif Maula, mempresentasikan hasil penelitian tentang dinamika pemikiran fikih politik Islam di kalangan mahasiswa Muslim dalam forum internasional The 25th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS+) 2026, Rabu (18/11/2026).
Dalam konferensi yang berlangsung pada 17–20 November 2026 di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat, tersebut, Prof. Bani memaparkan paper berjudul “Contesting Fiqh Siyasah in the Modern Nation-State: Muslim Students' Interpretations of Siyasah Dauliyyah in Banyumas, Indonesia.” Penelitian yang ditulis bersama Khoirul Amru Harahap ini mengkaji bagaimana mahasiswa Muslim memahami dan menafsirkan kembali pemikiran politik Islam klasik dalam konteks negara bangsa modern.
Presentasi tersebut menjadi bagian dari klaster Inclusive Governance, Peacebuilding, and Global Human Security. Melalui kajian ini, Prof. Bani menghadirkan perspektif akademik mengenai hubungan antara tradisi fikih politik Islam dan perkembangan sistem kenegaraan kontemporer, termasuk demokrasi, konstitusi, pluralisme, serta kesetaraan kewarganegaraan.
AICIS+ 2026 diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai tuan rumah. Tahun ini, konferensi mengusung tema “Revitalizing Islamic Civilization for Sustainable Life: Local Heritage, Technological Innovation, and Human Flourishing.”
Penelitian Prof. Bani berangkat dari persoalan perbedaan konteks sejarah antara pemikiran fikih politik klasik dan perkembangan institusi politik modern. Konsep mengenai negara, hubungan antarwilayah, perdamaian, serta kedudukan komunitas agama dalam tradisi fikih lahir dalam situasi sosial-politik yang berbeda dengan negara modern yang mengenal konstitusi, demokrasi, dan prinsip kesetaraan warga negara.
Untuk memahami persoalan tersebut, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil studi kasus pada tiga perguruan tinggi Islam di Banyumas. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Data kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola penafsiran mahasiswa terhadap siyasah dauliyyah, yaitu bidang fikih politik Islam yang membahas hubungan antara otoritas politik Muslim dan komunitas atau entitas politik lainnya.
Hasil penelitian mengidentifikasi tiga corak penafsiran, yakni preservasi normatif, kontekstualisasi normatif, dan rekonstruksi normatif. Ketiganya menggambarkan variasi pendekatan mahasiswa dalam menghubungkan warisan pemikiran fikih klasik dengan persoalan politik dan kenegaraan masa kini.
Preservasi normatif menunjukkan kecenderungan mempertahankan pemahaman fikih klasik dengan menjadikan teks dan pendapat ulama terdahulu sebagai rujukan utama. Dalam pendekatan ini, institusi politik modern dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan kategori dan norma fikih yang telah diwariskan.
Sementara itu, kontekstualisasi normatif berupaya mempertahankan landasan fikih klasik dengan menyesuaikan penerapannya berdasarkan tujuan syariat, kemaslahatan, dan keadilan substantif. Adapun rekonstruksi normatif memandang doktrin politik klasik sebagai hasil pemikiran yang dapat dirumuskan kembali dengan mempertimbangkan perubahan sejarah dan perkembangan masyarakat.
Pendekatan rekonstruksi normatif memberikan perhatian lebih besar terhadap hubungan nilai-nilai etis Islam dengan konstitusionalisme, hak asasi manusia, pluralisme agama, serta kesetaraan warga negara. Pendekatan ini membuka ruang bagi dialog antara khazanah keilmuan Islam dan prinsip-prinsip kehidupan bernegara di era modern.
Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa ketiga corak penafsiran bukanlah pengelompokan mahasiswa secara kaku. Seorang mahasiswa dapat mempertahankan pandangan klasik dalam satu persoalan, tetapi menggunakan pendekatan kontekstual ketika menghadapi persoalan lainnya.
Selain pemahaman terhadap literatur keislaman, cara pandang mahasiswa juga terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan pendidikan dan sosial. Latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, kurikulum, peran dosen, hingga wacana keagamaan di media digital turut memengaruhi cara mereka memahami hubungan Islam dan negara.
Temuan ini memperlihatkan bahwa pembentukan pemikiran hukum Islam berlangsung melalui proses intelektual sekaligus sosial. Karena itu, perbedaan pandangan mahasiswa mengenai demokrasi, Pancasila, negara Islam, maupun kedudukan warga negara non-Muslim perlu dipahami dengan melihat metode penalaran dan sumber pengetahuan yang mereka gunakan.
Dalam kaitannya dengan tema AICIS+ 2026, kajian tersebut memberikan perspektif akademik mengenai pengembangan tata kelola yang inklusif dan pembangunan perdamaian. Nilai keadilan, musyawarah, kemaslahatan, serta penghormatan terhadap martabat manusia menjadi aspek penting dalam membahas relevansi fikih politik Islam di tengah masyarakat yang majemuk.
Keikutsertaan Prof. Bani dalam konferensi internasional ini sekaligus membawa hasil penelitian mengenai dinamika pemikiran mahasiswa Muslim di Banyumas ke dalam percakapan akademik yang lebih luas. Kajian tersebut memperlihatkan peran perguruan tinggi Islam dalam mengembangkan tradisi keilmuan yang tidak hanya berpijak pada penguasaan literatur klasik, tetapi juga mampu berdialog dengan perkembangan hukum, konstitusi, kewarganegaraan, dan politik global.
Prof. Bani Syarif Maula merupakan Guru Besar Bidang Fiqh Siyasah (Politik Islam) Fakultas Syariah UIN Saizu yang dikukuhkan pada 29 April 2025. Kepakaran akademiknya mencakup hukum Islam, sosiologi hukum, hubungan hukum dan agama, hak asasi manusia, serta hukum Indonesia.
Selain aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah, Prof. Bani juga berperan dalam pengembangan jurnal akademik. Ia menjabat sebagai Managing Editor jurnal Al-Manahij, jurnal hukum Islam yang terindeks Scopus, serta Pemimpin Redaksi jurnal El-Aqwal periode 2025–2028. Kiprahnya dalam penelitian dan pengelolaan publikasi ilmiah turut memperkuat kontribusi akademisi UIN Saizu dalam pengembangan kajian hukum Islam di tingkat nasional maupun internasional. (AL)
Kampus Desa Mendunia !
#UINSaizu #AICIS2026 #FikihPolitik #PenelitianDosen #Kampusdesamendunia
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!