Berita

Dosen UIN Saizu Bahas Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Forum AICIS+ 2026

Dosen UIN Saizu Bahas Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Forum AICIS+ 2026

CIREBON, UINSAIZU.AC.ID – Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto, Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., mengangkat isu kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam forum internasional The 25th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS+) 2026. Dalam konferensi tersebut, ia mempresentasikan hasil kajian mengenai penafsiran hakim terhadap kasus kekerasan berbasis gender online dalam putusan pengadilan di Indonesia.

Paper berjudul “Between Protection and Punishment: Judicial Interpretation of Online Gender-Based Violence in Indonesian Court Decisions” tersebut dipresentasikan dalam klaster Human Dignity, Gender Equality, and Social Inclusion. Klaster ini secara khusus membahas persoalan martabat manusia, kesetaraan gender, dan inklusi sosial.

AICIS+ 2026 diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai tuan rumah. Forum akademik internasional ini menjadi ruang bagi para akademisi dan peneliti untuk bertukar gagasan serta mendiskusikan berbagai persoalan keislaman dan isu-isu kontemporer.

Dalam penelitiannya, Dr. Vivi menyoroti persoalan mendasar dalam penanganan kekerasan berbasis gender di ruang digital, yakni bagaimana pengadilan membedakan tindakan yang melanggar otonomi seseorang dengan tindakan yang dilakukan untuk menyimpan bukti kekerasan atau memperoleh perlindungan.

Persoalan tersebut menjadi penting karena foto, rekaman suara, maupun pesan elektronik tidak selalu memiliki makna hukum yang sama. Konteks pembuatan, penggunaan, dan penyebaran materi digital perlu diperhatikan agar penegakan hukum tidak justru merugikan pihak yang mengalami kekerasan.

Paper tersebut menegaskan bahwa keberadaan materi bermuatan seksual tidak dapat menjadi satu-satunya dasar dalam menilai suatu perkara. Penegak hukum perlu mempertimbangkan siapa yang membuat dan menyebarkan materi, ada atau tidaknya persetujuan, kemungkinan pemaksaan, serta relasi kuasa di antara pihak-pihak yang terlibat.

Salah satu poin penting dalam kajian ini adalah pembedaan antara persetujuan untuk membuat materi pribadi dan persetujuan untuk menyebarkannya. Kesediaan seseorang untuk direkam tidak serta-merta memberikan hak kepada pihak lain untuk menyebarluaskan rekaman tersebut. Begitu pula hubungan personal yang pernah terjalin tidak dapat dimaknai sebagai izin tanpa batas untuk membuka informasi intim seseorang.

Untuk mengkaji persoalan tersebut, Dr. Vivi menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan perbandingan kasus secara ilustratif. Analisis dilakukan melalui pembacaan langsung terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 dalam perkara Baiq Nuril, serta memanfaatkan penelitian terdahulu mengenai putusan Pengadilan Negeri Pandeglang dan Pengadilan Negeri Blangpidie.

Bahan-bahan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi persoalan penafsiran hukum dalam perkara kekerasan berbasis gender online. Namun, kajian ini tidak dimaksudkan untuk mewakili keseluruhan praktik peradilan di Indonesia.

Dalam pembahasannya, Dr. Vivi menguraikan dua kecenderungan penalaran hukum, yakni pendekatan yang berorientasi pada perlindungan dan pendekatan penghukuman yang cenderung moralistik. Pendekatan perlindungan lebih memperhatikan otonomi individu, konteks kekerasan, tanggung jawab atas penyebaran materi, serta kebutuhan pemulihan korban.

Sebaliknya, penekanan yang berlebihan pada muatan seksual suatu materi berisiko mengaburkan persoalan utama dalam perkara, termasuk unsur pemaksaan dan upaya korban mendokumentasikan kekerasan yang dialaminya.

Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan perkara KBGO tidak cukup diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan. Perlindungan terhadap korban perlu mencakup keamanan digital, kerahasiaan identitas, pembatasan akses terhadap materi intim, serta dukungan pemulihan. Pengelolaan bukti elektronik dan pembatasan penyebaran konten juga perlu dikoordinasikan agar proses pembuktian tetap berjalan tanpa memperpanjang dampak buruk bagi korban.

Meski menekankan pentingnya perlindungan korban, penelitian ini tetap menempatkan asas legalitas dan hak pembelaan terdakwa sebagai bagian dari prinsip peradilan yang adil. Dengan demikian, kepekaan terhadap ketimpangan gender harus berjalan beriringan dengan pembuktian yang cermat dan penerapan hukum sesuai batas kewenangan.

Keikutsertaan Dr. Vivi dalam AICIS+ 2026 memperluas kontribusi akademisi UIN Saizu dalam diskusi internasional mengenai hukum, martabat manusia, dan kesetaraan gender. Kajian ini menawarkan perspektif tentang pentingnya menyeimbangkan pertanggungjawaban pidana dengan perlindungan, keselamatan, dan pemulihan bagi pihak yang mengalami kekerasan di ruang digital.

Dr. Vivi Ariyanti merupakan akademisi dan dosen Hukum Pidana di Fakultas Syariah serta Program Pascasarjana UIN Saizu Purwokerto. Ia juga aktif sebagai Wakil Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) UIN Saizu. (AL)

 

Kampus Desa Mendunia !

 

#UINSaizu #AICIS2026 #KekerasanBerbasisGender #PenelitianDosen #KampusDesaMendunia

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi ditandai dengan *