Pengunduran Diri Wakil Presiden dalam Dinamika Komunikasi Politik: Membaca Pilihan Soft Landing

Oleh: Dr. Turhamun, S.Sos., M.S.I.
Dosen Komunikasi Politik Islam UIN Saizu Purwokerto

Perkembangan politik di Senayan memasuki fase baru pada Kamis, 12 November 2026, menyusul pemberitaan mengenai penyerahan surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sebelum mendatangi Kompleks Parlemen, Gibran diberitakan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana dan berkomunikasi dengan para relawannya. Kompas.com melaporkan bahwa penyerahan surat tersebut berlangsung menjelang agenda rapat paripurna DPR yang berkaitan dengan usulan Hak Menyatakan Pendapat dari 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi.

Perkembangan ini mengubah fokus pembicaraan politik: dari proses pengawasan terhadap Wakil Presiden menuju pembahasan mengenai mekanisme konstitusional untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan. Situasi tersebut penting dibaca bukan semata-mata sebagai persaingan politik, melainkan juga sebagai dinamika hubungan antarlembaga negara dalam sistem presidensial.

Dari perspektif ketatanegaraan, pengunduran diri seorang Wakil Presiden berimplikasi pada proses politik dan hukum yang sedang berlangsung. Polemik sebelumnya berkaitan dengan persoalan dokumen penyetaraan pendidikan serta sejumlah putusan dan pertimbangan lembaga peradilan yang kemudian menjadi bagian dari perdebatan publik.

Dalam konteks itu, usulan Hak Menyatakan Pendapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7A UUD 1945 dan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pakar hukum tata negara Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, sebagaimana dikutip detik.com, menjelaskan bahwa pengunduran diri sebelum adanya keputusan akhir dapat memengaruhi keberlanjutan proses pemakzulan, dengan merujuk pada Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024.

Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pimpinan MPR akan memproses surat tersebut melalui mekanisme kelembagaan dan berkoordinasi dengan Presiden mengenai pengajuan calon pengganti. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, dalam batas waktu paling lama 60 hari.

Dengan demikian, tahapan berikutnya perlu dilihat sebagai proses konstitusional yang melibatkan kewenangan dan tanggung jawab sejumlah lembaga negara. Dalam kajian komunikasi politik, keputusan untuk mengundurkan diri di tengah proses pengawasan parlemen dapat dibaca melalui teori Image Repair yang dikembangkan William Benoit.

Teori ini menjelaskan berbagai strategi yang dapat digunakan aktor atau organisasi ketika menghadapi ancaman terhadap reputasi dan kepercayaan publik. Salah satu strategi yang dibahas Benoit adalah corrective action, yakni tindakan yang dimaksudkan untuk merespons persoalan dan memperbaiki keadaan.

Dalam kasus ini, pengunduran diri dapat ditafsirkan sebagai salah satu pilihan untuk mengakhiri ketidakpastian politik dan mengalihkan penyelesaian persoalan ke mekanisme pengisian jabatan yang tersedia dalam konstitusi. Namun, penafsiran tersebut tidak serta-merta membuktikan motif personal di balik keputusan yang diambil.

Penilaian mengenai apakah langkah itu terutama dimaksudkan untuk memulihkan citra, mengurangi ketegangan, atau mempertimbangkan faktor lain tetap memerlukan keterangan dan bukti yang lebih lengkap.

Istilah soft landing, dalam kerangka ini, lebih tepat digunakan sebagai perangkat analisis untuk menggambarkan kemungkinan penyelesaian krisis dengan tingkat eskalasi politik yang lebih terkendali, bukan sebagai penilaian atas benar atau salahnya keputusan tersebut.

Dinamika tersebut juga dapat dianalisis melalui teori dramaturgi Erving Goffman. Dalam perspektif dramaturgi, komunikasi politik berlangsung melalui ruang-ruang penampilan yang dapat diamati publik dan ruang interaksi yang tidak selalu terlihat secara langsung.

Pada wilayah front stage, masyarakat menyaksikan pernyataan para anggota DPR, penandatanganan usulan Hak Menyatakan Pendapat, serta respons berbagai pihak terhadap persoalan yang berkembang. Pernyataan-pernyataan tersebut membentuk gambaran mengenai bagaimana lembaga politik menyampaikan sikap dan mempertahankan legitimasi di hadapan publik.

Adapun interaksi di back stage dapat mencakup komunikasi antartokoh, konsultasi, dan pembicaraan dengan unsur partai politik. Pemberitaan mengenai pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo, termasuk pertemuan di Lanud Halim Perdanakusuma dan Istana, memberi petunjuk adanya komunikasi pada tingkat elite.

Meski demikian, isi dan pengaruh langsung dari komunikasi tertutup tersebut tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan waktu pertemuan. Karena itu, dramaturgi membantu menjelaskan perbedaan antara komunikasi yang tampil di ruang publik dan proses komunikasi internal, tanpa harus menyimpulkan adanya kesepakatan tertentu yang belum terkonfirmasi.

Bagi Presiden Prabowo Subianto, perkembangan ini menghadirkan tanggung jawab konstitusional untuk menindaklanjuti proses pengisian jabatan Wakil Presiden apabila pengunduran diri telah diproses sesuai ketentuan.

Dalam kajian komunikasi krisis, situasi semacam ini dapat dibahas melalui konsep pemisahan isu atau decoupling, yaitu upaya menjaga agar persoalan yang melibatkan satu aktor atau satu bagian pemerintahan tidak secara otomatis meluas menjadi persoalan bagi keseluruhan institusi.

Konsep tersebut dapat digunakan untuk membaca tantangan komunikasi yang dihadapi pemerintah dalam menjaga kesinambungan agenda kabinet sekaligus menghormati proses konstitusional.

Akan tetapi, efektivitas strategi semacam itu tidak dapat dinilai hanya dari berakhirnya satu polemik; penilaiannya juga bergantung pada transparansi proses, kejelasan komunikasi publik, serta penerimaan masyarakat terhadap langkah yang ditempuh.

Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih. Karena itu, perhatian publik selanjutnya wajar tertuju pada proses penjaringan calon, pertimbangan yang digunakan, dan kemampuan calon terpilih menjalankan fungsi konstitusionalnya.

Pandangan Mahfud MD sebagaimana diberitakan Jawa Pos mengenai kewenangan Presiden, serta penilaian pengamat politik Hendri Satrio tentang kemungkinan kriteria calon, dapat ditempatkan sebagai pendapat narasumber yang tetap perlu dibaca dalam konteks dan argumentasi masing-masing.

Perkembangan ini memberi ruang refleksi mengenai praktik demokrasi dan etika ketatanegaraan di Indonesia. Perbedaan pandangan politik, penggunaan hak pengawasan oleh parlemen, serta keputusan pejabat publik untuk mengundurkan diri merupakan bagian dari dinamika yang perlu ditempatkan dalam kerangka hukum dan tata kelola pemerintahan.

Setiap langkah memiliki konsekuensi yang perlu diuji melalui prosedur konstitusional, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pada saat yang sama, stabilitas pemerintahan tidak seharusnya dipahami sebagai alasan untuk mengabaikan pengawasan, sebagaimana pengawasan juga perlu dijalankan dengan memperhatikan asas hukum dan kepentingan publik.

Pengisian jabatan Wakil Presiden nantinya bukan hanya persoalan menentukan figur, melainkan juga kesempatan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap proses politik dan lembaga negara.

Ukuran kedewasaan demokrasi, terletak pada kemampuan seluruh pihak mengelola perbedaan secara terbuka, menghormati konstitusi, dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi orientasi utama.