Rektor UIN Saizu Paparkan Strategi Keterbukaan Informasi Publik dalam Uji Publik Monev 2026

JAKARTA, UINSAIZU.AC.ID- Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto, Prof. Ridwan memaparkan strategi dan kebijakan keterbukaan informasi publik dalam tahapan presentasi uji publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Asoka 3, Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026), pukul 15.00–16.30 WIB. Dalam agenda tersebut, Prof. Ridwan mempresentasikan materi bertajuk Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik.

Presentasi ini menjadi kesempatan bagi UIN Saizu untuk menjelaskan komitmen, kebijakan, inovasi, serta berbagai langkah strategis universitas dalam mewujudkan tata kelola badan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Presentasi uji publik dilaksanakan secara tertutup dalam satu ruangan bersama tiga badan publik lainnya, yakni Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Tanjungpura, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Rektor UIN Saizu didampingi Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK), Nugraha Stiawan. Turut hadir Kepala Bagian Umum dan Akademik, Nurkhikmah, Kepala Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UTIPD) Muhammad Fadlan, serta Koordinator Tim Humas Safrudin Aziz.

Di hadapan tim penguji, Prof. Ridwan menjelaskan visi UIN Saizu dalam mewujudkan universitas sebagai badan publik yang informatif, transparan, dan inovatif untuk mendukung tata kelola perguruan tinggi yang unggul dan bereputasi global.

Komitmen tersebut dijabarkan melalui tiga misi utama, yaitu membangun keterbukaan dan partisipasi publik dalam mengakses informasi, mengembangkan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas berbasis teknologi digital, serta menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya organisasi.

Menurutnya, penguatan keterbukaan informasi publik di UIN Saizu dilakukan melalui sejumlah kebijakan strategis. Langkah itu meliputi penguatan regulasi internal melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP), pedoman dan kebijakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), digitalisasi layanan informasi, pengembangan struktur dan kapasitas kelembagaan PPID, serta monitoring dan evaluasi layanan secara berkelanjutan berbasis kinerja.

Salah satu poin penting yang dipaparkan adalah pengembangan digitalisasi layanan informasi publik. UIN Saizu terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, cepat, akurat, dan terintegrasi.

Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah Sistem Informasi Layanan Aduan Terpadu (SILAT). Sistem ini dirancang untuk menghadirkan mekanisme pengaduan yang sederhana, transparan, tepat waktu, dan terukur.

Melalui SILAT, masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah fitur, mulai dari pengaduan digital terintegrasi, pelacakan aduan menggunakan kode booking, dashboard monitoring dan tindak lanjut, hingga survei kepuasan sebagai bagian dari evaluasi layanan secara berkelanjutan.

Inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya UIN Saizu dalam memperkuat responsivitas pelayanan sekaligus memastikan setiap pengaduan memperoleh perhatian dan tindak lanjut yang terukur.

Dalam paparannya, Rektor juga menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif badan publik. Lebih dari itu, keterbukaan informasi merupakan instrumen penting dalam membangun tata kelola universitas yang transparan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Implementasi keterbukaan informasi diharapkan memberikan dampak internal berupa terbentuknya budaya birokrasi yang lebih terbuka dan responsif, meningkatnya akuntabilitas kinerja, serta semakin efisiennya layanan akademik dan administrasi.

Sementara dari sisi eksternal, keterbukaan informasi memperluas akses masyarakat terhadap informasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan kampus. Upaya tersebut juga diharapkan memperkuat rekognisi dan reputasi UIN Saizu di tingkat global.

Paparan tersebut turut menampilkan sejumlah capaian institusi, di antaranya predikat terbaik dalam pengelolaan laporan pertanggungjawaban Badan Layanan Umum (BLU) Tahun Anggaran 2025 dan implementasi transaksi digital Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, UIN Saizu mencatat capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2025 dan Semester I 2026 dengan predikat sangat baik dan sempurna.

Pada tingkat internasional, UIN Saizu juga menunjukkan perkembangan melalui QS Stars Rating 2026 dengan raihan tiga bintang, partisipasi dalam THE World University Rankings 2026, UI GreenMetric, serta QS World University Rankings: Asia 2027.

Menutup paparannya, Prof. Ridwan menegaskan bahwa keterbukaan informasi harus menjadi komitmen bersama seluruh unsur universitas. Menurutnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan komitmen etik dan legal institusional untuk menghadirkan universitas yang terpercaya, akuntabel, dan bermanfaat.

"Kami yakin dari keterbukaan lahir kepercayaan, dari kepercayaan tumbuh rekognisi, dan dari rekognisi terbangun marwah serta kemuliaan institusi,” ujarnya.

Melalui keikutsertaan dalam uji publik Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026, UIN Saizu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola universitas yang transparan, meningkatkan kualitas pelayanan informasi, serta membangun kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan informasi publik yang profesional dan bertanggung jawab. (AR)

Kampus Desa Mendunia!

#UINSaizu #UINSaizuMaju #UINSaizuUnggul #UINSaizuPurwokerto #KampusDesaMendunia