Details

UINSAIZU.AC.ID- Menteri Agama RI, Prof. Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pondok pesantren harus menjadi ruang paling aman bagi anak untuk belajar, bertumbuh, dan menjalani kehidupan yang bermartabat. Karena itu, segala bentuk kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pendidikan Islam tidak boleh mendapat toleransi.

"Pesantren harus menjadi ruang paling aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan hidup bermartabat,” ujar Prof. Nasaruddin saat menghadiri kegiatan Strategi Komunikasi Pesantren Ramah Anak yang digelar Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Menag menilai persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan Islam tidak dapat diselesaikan hanya dengan langkah jangka pendek atau pendekatan parsial. Menurutnya, akar persoalan berkaitan erat dengan budaya relasi kuasa yang masih kuat di masyarakat.

Ia menegaskan bahwa relasi kuasa yang timpang berpotensi membuka ruang penyalahgunaan jika tidak diimbangi pengawasan dan aturan yang jelas. “Relasi kuasa dalam dunia pendidikan Islam harus diperkecil. Kita memerlukan sakralisasi nilai bahwa relasi kuasa yang timpang adalah sesuatu yang dilarang, baik secara agama, moral, maupun hukum negara,” tegasnya.

Menag juga meminta agar tata tertib di lingkungan pesantren tidak hanya mengatur santri, tetapi juga pengelola pondok pesantren. “Tata tertib jangan hanya mengatur santri, tetapi juga pengelola pondok. Relasi kuasa seperti ini harus dibatasi dengan aturan yang jelas,” katanya.

Nasaruddin Umar kembali menekankan bahwa perlindungan anak merupakan amanat agama sekaligus amanat konstitusi yang wajib dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Ia menegaskan tidak boleh ada pembiaran terhadap kasus kekerasan fisik maupun seksual di lembaga pendidikan Islam.

“Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pendidikan Islam,” ujarnya. Selain itu, Menag juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola pesantren, termasuk penegasan standar kapasitas pengelola dan figur kiai.

Menurutnya, definisi mengenai pondok pesantren dan kriteria seorang kiai perlu diperjelas agar lembaga pendidikan Islam tetap menjaga kualitas dan integritas. “Kita perlu mendefinisikan secara tegas apa itu pondok pesantren, apa itu kiai, dan apa saja persyaratannya. Jangan sampai orang yang tidak memiliki kapasitas justru menjadi kiai,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, Menag mengajak seluruh pihak membangun kolaborasi untuk memperkuat perlindungan anak di lingkungan pesantren. Ia juga menilai penting adanya mitigasi krisis komunikasi agar berbagai persoalan dapat ditangani secara menyeluruh.

“Banyak hal yang perlu kita evaluasi di lingkungan pondok pesantren. Karena itu, diperlukan kolaborasi dalam komunikasi dan mitigasi krisis agar persoalan ini dapat ditangani secara tuntas,” tuturnya.

Kegiatan Strategi Komunikasi Pesantren Ramah Anak turut dihadiri sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan, di antaranya Penasihat Menteri Agama Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, Staf Khusus Menteri PPPA Zahrotun Nihayah, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Basnang Said, serta Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Arskal Salim.

Pada kesempatan yang sama, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid menilai persoalan kekerasan di lingkungan pesantren tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan formal dan struktural semata.

Menurutnya, perubahan mendasar harus menyentuh paradigma dan budaya relasi kuasa yang berkembang di masyarakat. “Jika hanya reaktif dan mengandalkan quick fix, maka pembahasan kita berhenti pada pelaku ditangkap dan kasus dianggap selesai. Padahal, problem yang kita hadapi jauh lebih fundamental,” ujar Alissa.

Ia menambahkan bahwa transformasi budaya dan spiritual membutuhkan proses jangka panjang serta keterlibatan seluruh ekosistem pesantren dan dukungan lintas sektor. (AR)

Kampus Desa Mendunia!

#UINSaizu #UINSaizuMaju #UINSaizuUnggul #UINSaizuPurwokerto #KampusDesaMendunia