Details

UINSAIZU.AC.ID- Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) harus memainkan peran strategis sebagai jembatan dan mediator antara negara dan civil society. Peran ini dinilai krusial untuk menjaga harmoni kehidupan beragama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang pesat.

Pesan tersebut disampaikan Menag saat memberikan keynote speech dalam Lokakarya Kementerian Agama bertema “Mempersiapkan Umat Masa Depan” yang digelar di Serpong, Tangerang, Senin (15/12/2025). Kegiatan ini menjadi bagian penting dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama Tahun 2025.

Menag Nasaruddin Umar menekankan bahwa Kemenag tidak boleh bersikap ekstrem dalam menjalankan fungsinya. Menurutnya, Kemenag harus mampu bersikap proporsional, tidak terlalu cepat turun tangan, tetapi juga tidak boleh abai ketika negara memang harus hadir.

“Kementerian Agama harus benar-benar hadir sebagai penyeimbang. Tidak terlalu cepat turun tangan, tetapi juga tidak abai ketika negara memang harus hadir,” tegas Menag dalam keterangan resminya di laman resmi Kemenag.

Ia berharap ke depan Kemenag memiliki target yang terukur agar peran strategis tersebut dapat dijalankan secara optimal. Karena itu, lokakarya ini dirancang untuk merumuskan arah kebijakan Kemenag dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam lokakarya tersebut, Kemenag menghadirkan tokoh agama, akademisi, perwakilan organisasi masyarakat keagamaan, hingga pejabat internal Kemenag. Langkah ini diambil agar seluruh elemen merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap arah kebijakan keagamaan nasional.

“Hari ini kita hadirkan para stakeholders, tokoh agama, akademisi, dan ormas keagamaan. Supaya semua pihak merasa memiliki Kementerian Agama,” ujar Menag. Hasil diskusi dalam lokakarya ini, lanjut Menag, akan ditindaklanjuti secara konkret dalam forum Rakernas Kemenag 2025.

Menag mengingatkan bahwa tanpa peran penyeimbang yang kuat, hubungan antara agama dan negara berpotensi saling menekan dan memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Menurutnya, negara yang terlalu dominan mengatur agama dapat menggerus otonomi dan fungsi kritik agama. Sebaliknya, jika agama terlalu jauh memengaruhi negara, Indonesia berisiko bergeser ke arah negara agama. “Kementerian Agama harus berada di posisi tengah sebagai jembatan yang adil,” kata Nasaruddin Umar.

Menag juga menyoroti tantangan keumatan yang semakin kompleks akibat adanya jarak antara ajaran agama yang bersifat normatif dengan realitas masyarakat modern yang rasional, terbuka, dan bergerak cepat.

Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut kehadiran negara yang proporsional dalam urusan keagamaan agar tidak memicu ketegangan sosial. “Di sinilah Kementerian Agama harus mampu menjembatani dua dunia yang secara emosional dan intelektual berbeda,” ujarnya.

Selain itu, Menag mengingatkan pentingnya menjaga independensi agama agar tidak dijadikan alat legitimasi politik. Ia menegaskan bahwa keseimbangan antara keberpihakan kepada negara dan kepentingan umat harus terus dijaga.

“Kaki kita berpijak di negara, tetapi pada saat yang sama kita juga harus berpihak pada kepentingan umat. Jika keseimbangan ini hilang, kepercayaan publik bisa melemah,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin menjelaskan bahwa lokakarya ini digelar untuk mendukung penyusunan Outlook Kehidupan Beragama Kementerian Agama Tahun 2026 sebagai dokumen strategis kebijakan.

Ia menyebut kehidupan keagamaan saat ini menghadapi tantangan serius, mulai dari digitalisasi, perubahan orientasi spiritual generasi muda, polarisasi identitas, hoaks keagamaan, isu minoritas, konflik rumah ibadah, hingga tantangan global seperti krisis iklim. “Kondisi ini menuntut kebijakan keagamaan yang responsif, inklusif, dan berbasis data,” ujar Kamaruddin.

Outlook Kehidupan Beragama 2026 diharapkan mampu memetakan tren, risiko, serta arah kebijakan yang akan menjadi rujukan program dan layanan Kemenag di tahun mendatang.

Kamaruddin menambahkan, lokakarya ini menjadi forum validasi tren dan pendalaman isu dengan melibatkan tokoh agama, akademisi, peneliti, serta perwakilan kementerian dan lembaga.

Konsep umat masa depan dirumuskan dengan menekankan nilai toleransi, inklusivitas, kepedulian terhadap lingkungan, serta cinta kasih kepada sesama. “Dengan visi yang jelas tentang umat masa depan, Kementerian Agama dapat menyusun kebijakan yang lebih terarah dan berdampak nyata,” tegasnya.

Lokakarya ini diikuti oleh pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah Kemenag, Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri salah satunya Prof. Ridwan dari UIN Saizu Purwokerto, pimpinan ormas keagamaan, tokoh agama, akademisi, dan budayawan dari berbagai daerah.

Kehadiran Prof. Ridwan dalam forum strategis ini menegaskan peran penting PTKN, termasuk UIN Saizu Purwokerto, dalam merumuskan arah kebijakan keagamaan nasional. Forum ini dirancang sebagai ruang kolaboratif dan partisipatif untuk merespons dinamika kehidupan beragama yang semakin kompleks. (AR)

Kampus Desa Mendunia!

#UINSaizu #UINSaizuMaju #UINSaizuUnggul #KampusDesaMendunia