Details

UINSAIZU.AC.ID- Krisis iklim, pencemaran lingkungan, dan kerusakan ekosistem kini menjadi ancaman nyata yang menguji keberlangsungan kehidupan global. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung penerapan ekonomi hijau yang adil, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai Islam.

Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto, Dr. Akhmad Faozan menegaskan bahwa Islam memandang pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual dan sosial umat.

"Pesan Al-Qur’an sangat jelas. Allah SWT melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-A’raf: 56 dan QS. Ar-Rum: 41. Ini bukan hanya perintah moral, tetapi fondasi filosofis bahwa sistem ekonomi harus dijalankan secara seimbang, adil, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan,” tegasnya.

LKS memiliki potensi besar dalam membangun ekonomi hijau karena berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, larangan riba, serta kepatuhan terhadap syariat. Konsep Triple Bottom Line (profit, people, planet) telah lama tertanam dalam praktik keuangan syariah.

Beberapa kontribusi nyata LKS dalam mendukung pembangunan berkelanjutan antara lain:

1. Pembiayaan proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, transportasi rendah emisi, dan pengelolaan air bersih.
2. Investasi berbasis etika syariah, termasuk penerbitan green sukuk untuk membiayai proyek pelestarian lingkungan.
3. Pemberdayaan UMKM hijau, melalui sektor pertanian organik, daur ulang, dan produk berwawasan lingkungan.
4. Pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF), untuk edukasi ekologi, rehabilitasi lingkungan, dan infrastruktur hijau berbasis komunitas.

Instrumen seperti green sukuk, wakaf produktif, dan pembiayaan mikro syariah hijau menjadi bukti bahwa nilai-nilai Islam dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan dalam praktik ekonomi modern.

Sinergi Multi-Pihak, Kunci Keberhasilan

Dr. Faozan menekankan bahwa menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya tugas individu, tetapi tanggung jawab bersama. Ia menyebut pentingnya peran:

1. Individu dan komunitas dalam menerapkan gaya hidup ramah lingkungan.
2. Pemerintah, yang harus menguatkan kebijakan, pengawasan, serta insentif terhadap pelaku usaha berkelanjutan.
3. Pelaku industri, yang wajib mengedepankan prinsip bisnis hijau dan tanggung jawab sosial.
4. LSM dan masyarakat sipil, yang berperan dalam edukasi dan advokasi lingkungan.

Beberapa kementerian yang memegang peran sentral dalam agenda lingkungan meliputi KLHK, KKP, ESDM, serta Kementerian Keuangan melalui kebijakan fiskal dan insentif hijau.

Meski potensinya besar, Dr. Faozan mengakui bahwa penerapan ekonomi hijau berbasis syariah masih menghadapi tantangan. Minimnya pemahaman masyarakat, keterbatasan pendanaan, belum sinergisnya kebijakan, serta kurangnya kesiapan SDM dan teknologi menjadi hambatan utama.

Namun ia tetap optimistis. Menurutnya, jika sinergi antara LKS, pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat diperkuat, Indonesia akan mampu membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan Islami.

“Ini adalah jihad kolektif untuk menyelamatkan bumi, bukan hanya bagi generasi kita, tetapi juga anak cucu di masa depan. LKS, dengan seluruh instrumen syariahnya, punya peluang besar untuk menjadi pelopor ekonomi hijau yang berkeadilan dan berorientasi spiritual,” pungkas Dr. Faozan.

UIN Saizu Maju, UIN Saizu Unggul !!!
#EkonomiHijauSyariah #LKSHijau #UINSaizu #FEBIUINSaizu #GreenSukuk #EkonomiBerkeadilan #IslamDanLingkungan #KeuanganSyariahBerwawasanLingkungan