Details

UINSAIZU.AC.ID- Di tengah dominasi ulama laki-laki yang telah lama mewarnai wajah keislaman di Indonesia, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) hadir sebagai terobosan monumental.

Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2017, KUPI telah menjadi wadah perjuangan ulama perempuan untuk menyuarakan nilai-nilai Islam yang adil, setara, dan berpihak pada kemanusiaan.

Akademisi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto, Hasanudin menegaskan, KUPI merupakan momen penting dalam sejarah Islam Indonesia. “KUPI adalah kebangkitan suara perempuan dalam tafsir dan praksis Islam," tulis keterangannya.

Ulama perempuan tidak hanya berbicara tentang ibadah, tetapi juga menjawab tantangan sosial seperti kekerasan seksual, pernikahan anak, hingga krisis lingkungan.

Fatwa Inklusif, Bukan Dogma Bias Gender

Berangkat dari keprihatinan terhadap kebijakan keagamaan yang kerap merugikan perempuan, KUPI hadir membawa angin perubahan. Salah satu gebrakan besar adalah fatwa yang melarang praktik sunat perempuan tanpa dasar medis.

Praktik ini dinilai tidak memiliki dalil yang kuat dalam Islam dan membahayakan kesehatan. KUPI juga berperan aktif dalam mendorong reformasi kebijakan negara.

Keberhasilan mereka dalam mendesak pemerintah menaikkan batas usia pernikahan perempuan dari 16 menjadi 19 tahun menjadi bukti konkret kiprah mereka. “Ini bukan sekadar fatwa. Ini adalah langkah nyata menyelamatkan masa depan anak perempuan Indonesia,” tegas Hasanudin.

Islam yang Membebaskan, Bukan Menindas

Berbeda dari pendekatan tradisional yang kerap kaku dan patriarkis, fatwa-fatwa KUPI disusun berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap perempuan. Mereka menggabungkan tafsir teks suci dengan pendekatan feminis dan nilai-nilai kemanusiaan.

“Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Maka tafsir keagamaannya pun harus mencerminkan rahmat, bukan kekangan,” jelas Hasanudin.

Dukungan Pemerintah dan Respons Dunia Internasional

Dukungan terhadap KUPI juga datang dari tokoh-tokoh penting, seperti Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Yaqut Cholil Qoumas, kala itu. Keduanya secara terbuka mendukung peran ulama perempuan sebagai mitra strategis dalam membangun Islam yang ramah dan inklusif.

Kongres kedua KUPI yang berlangsung pada 2022 mempertegas posisi mereka dalam kancah global. Diikuti oleh perwakilan dari 15 negara, kongres ini membahas beragam isu mulai dari kekerasan atas nama agama hingga dampak lingkungan terhadap perempuan.

Hal ini menunjukkan bahwa suara ulama perempuan Indonesia mulai diakui dan diperhitungkan di level internasional.

Melahirkan Generasi Ulama Perempuan Baru

Kehadiran KUPI telah menginspirasi banyak perempuan muda untuk mendalami ilmu agama secara kritis dan progresif. Kini, semakin banyak pesantren perempuan yang melahirkan ulama-ulama cerdas dan berwawasan sosial.

Mereka bukan hanya ahli fiqih, tapi juga aktif dalam advokasi hak asasi manusia dan keadilan gender. “Ini adalah revolusi sunyi dari ruang-ruang tafsir yang dulu hanya dimonopoli laki-laki. Kini perempuan pun punya suara dan pengaruh," kata Hasanudin.

Harapan dan Tantangan di Masa Depan

Meski menuai banyak dukungan, jalan KUPI tidak selalu mulus. Tantangan datang dari kelompok konservatif yang mempertanyakan legitimasi fatwa-fatwa mereka. Namun, dengan dalil yang kuat dan data yang valid, KUPI tetap teguh memperjuangkan Islam yang membebaskan.

“Mereka tidak gentar. Karena bagi KUPI, perjuangan ini bukan sekadar soal tafsir, tapi juga soal kemanusiaan," tutup Hasanudin.

Penutup: Islam yang Adil untuk Semua

KUPI telah membuktikan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk menafsirkan dan memimpin dalam wacana keislaman. Mereka menolak menjadi penonton dan memilih tampil sebagai pelaku perubahan.

Dengan semangat “Islam rahmatan lil alamin", KUPI terus memperjuangkan keadilan tanpa diskriminasi. KUPI bukan sekadar kongres ia adalah gerakan. Sebuah revolusi sunyi yang kini mulai menggema ke seluruh dunia. (AR)

UIN Saizu Maju, UIN Saizu Unggul!!!
#uinsaizu #uinsaizupurwokerto #uinsaizumaju