Details

UINSAIZU.AC.ID- Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu), Nugraha Stiawan menggelar rapat koordinasi untuk membahas sejumlah rencana perubahan administrasi yang dinilai vital bagi peningkatan kinerja institusi.

Rapat tersebut dilaksanakan pada Kamis, 5 Januari 2026. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kabag Umum dan Akademik UIN Saizu, Ketua Tim Perencana, perwakilan Bidang Akademik, Keuangan, Humas, KKRT, PBJ, serta sejumlah unit kerja terkait lainnya.

Forum berlangsung selama kurang lebih tiga jam dan membahas berbagai persoalan strategis administrasi kampus. Dalam rapat tersebut, Kabiro AUPK Nugraha Stiawan bersama tim kerja secara serius mengevaluasi sejumlah proses administrasi yang dinilai belum efektif, efisien, dan akuntabel.

Beberapa isu utama yang dibahas antara lain pelaporan perjalanan dinas, pengeluaran BBM, implementasi perencanaan anggaran, serta pengadaan sarana dan prasarana prioritas. Selain itu, pembahasan juga mencakup penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai bagian dari upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas layanan publik di lingkungan UIN Saizu.

Nugraha Stiawan menegaskan pentingnya kesesuaian antara Sasaran Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Kabiro AUPK dengan dukungan anggaran yang memadai. Ia menyebutkan bahwa dari 36 target Perkin Kabiro AUPK, seluruhnya terurai dalam banyak kegiatan yang membutuhkan perencanaan anggaran secara tepat sasaran.

“Mustahil target Perkin dapat tercapai, apalagi melampaui target, jika tidak disiapkan anggaran yang mencukupi,” tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, Kabiro AUPK juga menekankan pentingnya memaknai kebijakan dan peraturan secara cerdas, cermat, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, implementasi kebijakan yang tepat akan sangat mendukung pengembangan kampus secara optimal dan berkelanjutan. Rapat koordinasi juga menyoroti kebutuhan sarana dan prasarana, khususnya perangkat elektronik seperti tablet, yang dinilai penting untuk mendukung kinerja pimpinan dan ketua tim kerja.

Selain menunjang efektivitas kerja, pengadaan perangkat tersebut juga berperan sebagai bagian dari branding institusi. Nugraha Stiawan menjelaskan bahwa apabila pengadaan barang milik negara tidak memungkinkan melalui mekanisme pembelian, maka dapat ditempuh alternatif lain seperti mekanisme sewa sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam forum tersebut, Kabiro AUPK membuka ruang diskusi secara luas kepada seluruh Ketua Tim Kerja untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di unit masing-masing. Berbagai masukan yang disampaikan langsung mendapatkan tanggapan dan solusi dari pimpinan biro.

Ke depan, Kabiro AUPK berkomitmen mendorong penyederhanaan proses administrasi yang selama ini dinilai panjang dan berbelit-belit melalui kebijakan pimpinan. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel, tanpa bertentangan dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. (AR/SA)

Kampus Desa Mendunia!

#UINSaizu #UINSaizuMaju #UINSaizuUnggul #UINSaizuPurwokerto #KampusDesaMendunia