Details

JAKARTA, UINSAIZU.AC.ID- Kementerian Agama (Kemenag) terus mempercepat transformasi digital sebagai fondasi penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis merit. Melalui sistem digital yang terintegrasi, setiap kebijakan, layanan publik, hingga pengelolaan sumber daya manusia (SDM) diharapkan dapat berjalan lebih efektif dengan dukungan data yang akurat.

Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i menyampaikan itu saat rapat pimpinan di Kantor Pusat Kementerian Agama, Jakarta, Senin (27/7/2026). Menurut Muhammad Syafi'i, percepatan digitalisasi merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden agar seluruh kementerian dan lembaga membangun sistem pemerintahan berbasis digital sebagai dasar pengambilan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data.

"Presiden memberi penekanan bahwa setiap kementerian wajib mengonstruksi seluruh kegiatan dan informasinya dalam bentuk sistem digital. Sistem ini akan menjadi pusat informasi di internal Kementerian Agama untuk memudahkan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, sekaligus tata kelola kementerian," ujarnya.

Wamenag menegaskan, transformasi digital tidak hanya sebatas mengalihkan proses kerja dari sistem manual ke elektronik. Lebih dari itu, digitalisasi menjadi instrumen penting dalam membangun organisasi yang modern, adaptif, dan berbasis data.

Melalui sistem yang terintegrasi, pimpinan dapat mengakses berbagai informasi strategis secara cepat, mulai dari data aparatur sipil negara (ASN), layanan pada setiap unit kerja, pelaksanaan program, hingga informasi kelembagaan di seluruh satuan kerja Kementerian Agama.

Dengan dukungan data yang tersaji secara real time, proses perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan efisien. Muhammad Syafi'i mencontohkan, penerapan sistem digital akan mempermudah berbagai layanan administrasi yang selama ini memerlukan prosedur birokrasi berlapis.

Salah satunya adalah layanan administrasi pernikahan lintas wilayah yang ke depan diharapkan dapat dilakukan secara lebih mudah melalui sistem digital yang saling terhubung.

Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan pengelolaan data kepegawaian secara lebih akurat, termasuk pemetaan ASN yang akan memasuki masa pensiun, identifikasi potensi pegawai, hingga kebutuhan pengisian jabatan di berbagai unit kerja.

Wamenag menilai sistem digital akan menjadi fondasi utama dalam penerapan manajemen talenta (talent management) yang objektif dan berbasis merit. Melalui integrasi data, proses pembinaan karier, promosi jabatan, mutasi, hingga pengisian posisi strategis dapat dilakukan secara lebih transparan berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan kebutuhan organisasi.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengembangan karier ASN harus berlangsung secara terbuka dan profesional. "Kalau ada uji kompetensi tertutup, itu pengkhianatan terhadap manajemen talenta," tegas Muhammad Syafi'i.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk mengedepankan sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia, sehingga setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan dan kinerja.

Untuk mempercepat implementasi transformasi digital, Muhammad Syafi'i meminta seluruh unit eselon I segera menyiapkan penataan sistem digital sesuai bidang masing-masing.

Dia menargetkan implementasi awal dapat dimulai setelah 17 Agustus 2026, sementara penerapan secara menyeluruh ditargetkan telah terlaksana paling lambat pada peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama.

Sebagai bagian dari pengawasan implementasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama ditugaskan membentuk tim yang akan mengawal proses transisi dari sistem manual menuju sistem digital.

"Semua unit harus mulai menata sistem digitalnya. Kita ingin membangun tata kelola yang modern, transparan, berbasis data, dan berbasis merit sehingga setiap keputusan benar-benar lahir dari sistem yang akuntabel," tandasnya.

Transformasi digital menjadi salah satu langkah strategis Kementerian Agama dalam memperkuat reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan sistem yang terintegrasi, Kementerian Agama berharap proses pengambilan keputusan semakin cepat, tata kelola organisasi lebih transparan, serta pengembangan karier ASN berjalan objektif berdasarkan sistem merit. Digitalisasi juga diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (AR/SA)

Kampus Desa Mendunia!

#UINSaizu #UINSaizuMaju #UINSaizuUnggul #UINSaizuPurwokerto #KampusDesaMendunia