KONTEKSTUALISASI ISU-ISU KELUARGA UNTUK ZAMAN NOW
Dalam sambutan pada Studium General Semester Genap Fakultas Syariah IAIN Purwokerto pada Selasa (6/3) di Auditorium Utama dengan Tema “Isu-isu Hukum Keluarga dalam Rancangan KUHP”, Rektor IAIN Purwokerto Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag. menyampaikan tentang urgensi melakukan kontekstualisasi isu-isu yang menyeruak pada teks hukum keluarga yang terdapat dalam Rancangan KUHP.
Kontekstualisasi ini menjadi sangat penting, apalagi jika dikaitkan dengan realitas kontemporer atau dewasa ini disebut dengan zaman now. Melalui kontekstualisasi ini, substansi teks atau isu-isu dalam hukum keluarga bisa senantiasa aktual dengan pergerakan zaman. Dinamika saat ini memang menuntut elaborasi dan inovasi dalam penerjemahan hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Rektor IAIN Purwokerto menggugah basis konstruksi berpikir peserta kegiatan Studium General dengan “melemparkan” tanya: apakah lelaki yang beristri lebih dari 1 (satu) dianggap melakukan zina; mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem monogami tertutup, sedangkan UU Perkawinan menganut sistem monogami terbuka? Apakah nikah siri termasuk kategori zina; sebab UU Perkawinan menganut asas pencatatan, sehingga orang yang melakukan nikah siri tidak dianggap sah karena tidak tercatat oleh lembaga negara?
Apakah juga termasuk KDRT atau aksi pemerkosaan jika suami yang datang dari bepergian kemudian “meminta” haknya kepada istri; karena masih lekatnya pemahaman keagamaan masyarakat yang meyakini bahwa permintaan suami adalah segala-galanya, dan juga masih lekatnya pemahaman masyarakat bahwa ketidakpatuhan istri terhadap keinginan suami mengakibatkan tidak diterimanya ibadah shalat bahkan laknat bagi sang istri?
Pertanyaan-pertanyaan Rektor tersebut sangat aktual dengan realitas, dan sekaligus menjadi penanda sebuah kontekstualisasi. Pasalnya, pada saat yang sama, ada sebuah kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa “yurisprudensi bersifat final di tengah pertentangan yang terjadi”. Harapan Rektor dengan melemprakan pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu saja untuk memancing dialektika para mahasiswa untuk berpikir kritis dan menggunakan pisau analisisnya secara holistik-interkonektif. Kegiatan yang menghadirkan Prof. Dr. Hibnu Nugraha, S. H., M. H., guru besar dan pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto dan Dr. H. Achmad Siddiq, M. H. I., M. H., pakar hukum pidana IAIN Puwokerto sebagai pemateri ini dihadiri oleh para dosen Fakultas Syariah dan 300 mahasiswa Fakultas Syariah.
Akhirnya, sebelum resmi membuka kegiatan ini, Rektor IAIN Purwokerto berpesan agar para mahasiswa dalam memaknai hukum, khususnya hukum pidana, berpijak pada landasan yang berlaku serta agar mampu sekaligus melakukan interpretasi terhadap konstruksi hukum tersebut.(Asef Umar Fakhruddin)
Kontekstualisasi ini menjadi sangat penting, apalagi jika dikaitkan dengan realitas kontemporer atau dewasa ini disebut dengan zaman now. Melalui kontekstualisasi ini, substansi teks atau isu-isu dalam hukum keluarga bisa senantiasa aktual dengan pergerakan zaman. Dinamika saat ini memang menuntut elaborasi dan inovasi dalam penerjemahan hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Rektor IAIN Purwokerto menggugah basis konstruksi berpikir peserta kegiatan Studium General dengan “melemparkan” tanya: apakah lelaki yang beristri lebih dari 1 (satu) dianggap melakukan zina; mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem monogami tertutup, sedangkan UU Perkawinan menganut sistem monogami terbuka? Apakah nikah siri termasuk kategori zina; sebab UU Perkawinan menganut asas pencatatan, sehingga orang yang melakukan nikah siri tidak dianggap sah karena tidak tercatat oleh lembaga negara?
Apakah juga termasuk KDRT atau aksi pemerkosaan jika suami yang datang dari bepergian kemudian “meminta” haknya kepada istri; karena masih lekatnya pemahaman keagamaan masyarakat yang meyakini bahwa permintaan suami adalah segala-galanya, dan juga masih lekatnya pemahaman masyarakat bahwa ketidakpatuhan istri terhadap keinginan suami mengakibatkan tidak diterimanya ibadah shalat bahkan laknat bagi sang istri?
Pertanyaan-pertanyaan Rektor tersebut sangat aktual dengan realitas, dan sekaligus menjadi penanda sebuah kontekstualisasi. Pasalnya, pada saat yang sama, ada sebuah kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa “yurisprudensi bersifat final di tengah pertentangan yang terjadi”. Harapan Rektor dengan melemprakan pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu saja untuk memancing dialektika para mahasiswa untuk berpikir kritis dan menggunakan pisau analisisnya secara holistik-interkonektif. Kegiatan yang menghadirkan Prof. Dr. Hibnu Nugraha, S. H., M. H., guru besar dan pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto dan Dr. H. Achmad Siddiq, M. H. I., M. H., pakar hukum pidana IAIN Puwokerto sebagai pemateri ini dihadiri oleh para dosen Fakultas Syariah dan 300 mahasiswa Fakultas Syariah.
Akhirnya, sebelum resmi membuka kegiatan ini, Rektor IAIN Purwokerto berpesan agar para mahasiswa dalam memaknai hukum, khususnya hukum pidana, berpijak pada landasan yang berlaku serta agar mampu sekaligus melakukan interpretasi terhadap konstruksi hukum tersebut.(Asef Umar Fakhruddin)
