IAIN Purwokerto Diskusi dengan Kejari Purwokerto Soal Pengadaan Tanah
Pengadaan Tanah Pemerintah di IAIN Purwokerto dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) antara IAIN Purwokerto dengan Kejaksaan Negeri Purwokerto, Selasa (08/10) di Ruang Sidang Senat Lantai Dua.
Hadir dalam FGD tersebut dari IAIN Purwokerto yaitu Wakil Rektor II Ridwan, Wakil Rektor I Fauzi, Kepala Biro AUAK Masmin Afif, para Kepala Bagian dan Kasubbag serta unit ULP. Sedangkan dari Kejaksaan hadir Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto Lydia Dewi Diah Rahayu, Kasi Perdata dan TUN Suharto, Kasi Tindak Pidana Khusus Nila Aldriani dan Jaksa Fungsional Seksi Intelijen Anton Sutrisno.
Menurut Wakil Rektor II Dr. Ridwan, IAIN Purwokerto sedang berproses alih status dari IAIN menjadi UIN, perubahan status memerlukan persyaratan khusus berupa pengadaan lahan hingga 25 hektar. Skema pengadaan bisa melalui pembelian, hibah atau tukar guling.
“Proses pengadaan jangan sampai menjadi persoalan hukum dikemudian hari, maka FGD ini menjadi penting sebagai bekal agar clear secara hukum, “kata Ridwan.
Sedangkan Lydia Dewi Diah mengatakan Kejari Purwokerto bersedia memberikan pencerahan, pengawalan dan pendampingan dalam proses pengadaan tanah di IAIN Purwokerto baik dari sisi regulasi, kewajaran harga hingga pembangunan gedung.
“Apalagi yang dipakai adalah uang rakyat, Kejaksaan mengawal uang ini agar dipergunakan sebaik-baiknya, insya Allah kalau didampingi aman, sebagaimana pengalaman saya mendampingi di UIN Lampung, “katanya.
Namun menurut Nila Aldriani walaupun sudah dilakukan pendampingan tapi terbukti melakukan kesalahan tetap akan kami proses tindak pidananya. Nila menyarankan untuk memastikan perencanaan dilakukan secara matang dan detail untuk mencegah terjadinya korupsi.
Pada bidang perdata dan TUN, Suharto mengatakan Jaksa dapat memberikan legal opinion dan pendampingan atas permintaan Lembaga Negara terutama terkait kontrak dengan pihak lain, untuk itu diperlukan koordinasi yang intensif.
Selanjutnya Anton Sutrisno menjelaskan tentang TP4D Kejasaan Negeri Purwokerto yaitu menghilangkan keraguan dalam mengambil keputusan, terserapnya anggaran secara optimal dan penegakkan humum dengan mengutamakan pencegahan.
Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara IAIN Purwokerto dan Kejaksaan Negeri Purwokerto.
